RKPD Halmahera Utara Difasilitasi, Bappeda Provinsi Apresiasi dan Beri Penguatan
Bappeda Halmahera Utara menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam sebuah kegiatan fasilitasi yang berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Maluku Utara, Sofifi.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan ketepatan waktu Bappeda Halmahera Utara dalam menyampaikan dokumen RKPD. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari Bappeda Halmahera Utara memaparkan rancangan akhir RKPD yang telah disusun berdasarkan hasil Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Bappeda Provinsi Maluku Utara memberikan berbagai masukan konstruktif dan positif terkait peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penajaman indikator kinerja, serta penguatan integrasi program prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional. Fasilitasi ini juga menjadi ajang sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi agar arah kebijakan pembangunan dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan.
Pihak Bappeda Provinsi Maluku Utara menyambut baik kedatangan tim dari Halmahera Utara dan memberikan sejumlah masukan positif, khususnya terkait penguatan program prioritas, penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur, serta perlunya integrasi data perencanaan dengan sistem informasi pembangunan daerah. Masukan ini dinilai konstruktif dan menjadi penguatan bagi Bappeda Halmahera Utara dalam menyempurnakan dokumen RKPD sebelum ditetapkan.
Proses fasilitasi ini akan menjadi dasar penilaian keselarasan RKPD Kabupaten sebelum disahkan menjadi Perkada. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif dan berbasis data.
