BAPPEDA HALUT PERKUAT SINERGI PERENCANAAN MELALUI FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH RKPD 2027
Tobelo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bertempat di Hotel Greenland, Tobelo, Kamis (26/3/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Kasman Hi Ahmad, dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, serta pejabat perencana perangkat daerah.
Sebagai leading sector perencanaan, Bappeda Halut memfasilitasi forum ini sebagai wadah konsolidasi untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027. Ketua panitia pelaksana, Stany D. Hangewa, SP,MM menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya menyinkronkan rancangan Renja perangkat daerah, tetapi juga memperkuat kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja integrasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan dan Desa serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Drs. E.J Papilaya, MTP turut memberikan materi dan arahan strategis terkait kebijakan pembangunan daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi tematik yang dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu Kelompok Sosial Budaya (Sosbud) 1, Sosbud 2, Kelompok Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), serta Kelompok Ekonomi, guna memastikan pembahasan lebih fokus dan mendalam.
Wakil Bupati dalam arahannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus mengacu pada visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya masyarakat Halmahera Utara yang setara, maju, dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Bappeda Halut juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat perencanaan berbasis data melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Melalui forum ini, diharapkan tercapai kesepakatan program pembangunan yang terintegrasi dan mampu menjawab isu strategis daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD sebelum dibahas lebih lanjut pada Musrenbang RKPD tingkat kabupaten.