Bappeda Halmahera Utara Lakukan Asistensi MSCP ke KPK untuk Perkuat Capaian Bidang Perencanaan
Jakarta — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Utara bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan asistensi Monitoring Center for Prevention (MCP/MSCP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah untuk memastikan target capaian MSCP tahun berjalan dapat terpenuhi secara optimal, khususnya pada area perencanaan dan penganggaran.
Dalam pertemuan tersebut, tim KPK memberikan arahan terkait penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dokumen perencanaan, serta pemenuhan bukti dukung yang menjadi indikator penilaian MSCP. Bappeda menjadi leading sector dalam memastikan seluruh proses perencanaan telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Kepala Bappeda Halmahera Utara Hernefer F. Tjandua, AP, MH menegaskan bahwa asistensi ini penting untuk menjaga komitmen Pemda Halut terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh siklus perencanaan daerah berjalan baik. MSCP KPK bukan sekadar penilaian, tetapi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem perencanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Kepala Bappeda.
Ia juga menambahkan bahwa Bappeda terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD agar setiap dokumen perencanaan—mulai dari RKPD, Renstra, hingga penganggaran—terintegrasi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh KPK.
"Kami memastikan bahwa target MSCP Halmahera Utara, khususnya pada area perencanaan dan penganggaran, dapat tercapai dengan dukungan penuh dari semua perangkat daerah," tambahnya.
Asistensi ini sekaligus menjadi forum klarifikasi dan pendalaman indikator, sehingga OPD dapat memahami secara langsung aspek-aspek yang harus diperbaiki maupun ditingkatkan. Dengan langkah ini, Pemkab Halmahera Utara berharap capaian MSCP semakin meningkat dan mampu memperkuat reformasi birokrasi di daerah.
Bappeda Halmahera Utara berkomitmen melanjutkan pendampingan internal, pemutakhiran data, serta monitoring berkala agar seluruh pemenuhan indikator MSCP dapat dirampungkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
